Gelas yang Kosong dan Hampir Retak: Aktivis, Gerakan Perempuan, dan Perubahan Sosial


Gerakan Sosial khususnya gerakan perempuan di Indonesia bisa disebut sedang mengalami kelesuan perjuangan. Lesunya gerakan perempuan tentu sangat mengkhawatirkan mengingat pemerintah yang semakin tidak berpihak pada warga negaranya, tidak melindungi rakyat dari penghisapan korporasi global, dan sibuk dengan blunder-blunder politik ketimbang menjadi abdi masyarakat yang diberi mandat.
Beberapa persoalan yang dialami gerakan perempuan dan secara khusus gerakan anti kekerasan terhadap perempuan yaitu:
belum ditemukannya “musuh” bersama sebagai sasaran perlawanan gerakan sosial pasca rezim soeharto.
Gaya perjuangan yang kasat mata menjadi ciri khas perlawanan masyarakat indonesia. Heroisme ala prajurit sejak jaman perang diwariskan pada gerakan sosial. Dengan kaum laki-laki sebagai garda depan perjuangan, aktivisme yang berdarah-darah dan revolusioner menjadi syarat kerja sosial bisa disebut aktivisme atau perlawanan. Apalagi pola pembangunan orde baru yang mengedepankan stabilitas (baca:pasif) dan kemajuan ekonomi, membuat segala sesuatu yang bersifat pemeliharaan, penjagaan, dan kesadaran menjadi inferior dibandingkan dengan pembangunan dan penghancuran. Yang menghambat pembangunan adalah subversif. Lambat laun orang tidak akrab dengan apa yang disebut Proses.
Padahal, jika dilihat sekarang, rezim soeharto bisa dibilang hanyalah pembukaan rezim yang tak kalah brutalnya: rezim pasar. Kekuatan besar dari luar wilayah nation indonesia yang secara sistematis telah membuat blue print perluasan wilayah pemasaran dengan segala cara termasuk ketidakmasuk-akalan pertimbangan pemenuhan kebutuhan manusia.
rezim pasar menempatkan rakyat indonesia sebagai konsumen semata.
Dengan standar kemajuan yang dicapai di era orde baru kita kadung menganggap percepatan dan kuantitas menjadi standar keberhasilan untuk menjadi manusia. Sejak kecil kita lebih banyak diajarkan untuk pertambahan dan perkalian dibanding pengurangan dan pembagian. Kualitas hidup seseorang diukur dari banyaknya uang yang bisa dihasilkannya. Antrian panjang pelamar pekerjaan termasuk PNS (pegawai Negeri Sipil) mengindikasikan betapa kita adalah para abdi pasar yang tak kuasa mengendalikan kebudayaan pasar yang hakiki sebagai warga negara. Menyingkirkan aktivitas manusia lain semisal ulama, seniman, penulis, pemusik, bahkan petani dan menempatkannya sebagai bukan pekerjaan.
Di catatan sejarah lain, kesepakatan kekuasaan antara soeharto dan beberapa korporasi menempatkan indonesia sebagai barang gadai yang niscaya lepas dari pemiliknya: rakyat. Satu-satu sumber kekayaan di tanah indonesia dibentengi dari masyarakatnya. Hari ini kita sedang membayar hutang yang tak perlu yang jumlahnya amat besar, cicilan yang entah akhirnya setelah kita menerima “pinjaman” dan bantuan luar negeri yang juga tak bisa dinikmati segenap rakyat indonesia. Bendungan-bendungan, vitamin, pupuk, gandum, dan kemewahan masyarakat kota adalah rongsokan yang dulu kita peroleh dengan menukarkan dengan sesuatu yang berharga punya kita: Martabat.
Gerakan sosial yang terpisah pisah dan ketergantungan pada donor
Banyaknya peralihan orientasi NGO yang seolah terkesan menjadi project oriented dan menjadikan perhatian terhadap sustainibility gerakan maupun lembaga menjadi terabaikan. Ini semakin mengkhawatirkan ketika support negara yang masih minim justru muncul kecenderungan lembaga dana internasional beranjak akan meninggalkan Indonesia sebagai dampak dari politik pencitraan pemerintah saat ini yang menempatkan Indonesia dalam kategori ”menengah” sehingga tidak lagi menjadi prioritas lembaga donor internasional.
***
Beberapa hal diatas membuat gerakan aktivis di indonesia menjadi dangkal dan karikatif. Parameter aktivisme yang patriarkhi dan kehilangan kemampuan untuk menimbang segala urusan dengan masuk akal menjadikan gerakan sosial menjadi terpecah, labil, dan genit. Disorientasi.
Politik dan doktrin pencitraan yang dilakukan oleh pemerintah dan media massa (yang juga lapak dagang itu) menjadikan aktivisme sebagai produk budaya yang maya ketimbang menjadi peran manusia sebagai makhluk sosial dan khalifah. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) menjadi lembaga yang paling tidak swadaya. Bahkan saat kita menerjemahkannya menjadi NGO (Non Government Organization) pun kita tak kuasa menahan godaan terjerumus politik panggung (atau panggung politik) pemerintah (baca: jakarta) yang menor dan tak tahu malu. Menjadi pegawai LSM/NGO bisa jadi batu loncatan untuk jadi politikus. Polinya tikus.
Dalam konteks gerakan penghapusan kekerasan pada perempuan, kita menemukan kenyataan bahwa kemajuan teknologi informasi dan demokratisasi tidak dengan serta merta meminimalisir kekerasan yang dialami perempuan di indonesia. Media (massa) yang maskulin dan misoginis, budaya yang tak henti ereksi patriarkhis, pemerintah yang tidak sensitif, dan pasar yang memanjakan angan telah menahan nasib perempuan pada posisi serba korban; korban tradisi, korban penganiayaan, korban politik, dan korban iklan.
Kekerasan yang dialami perempuan, baik di saat ia kecil, masa pacaran maupun dalam rumah tangga membuat partisipasi dan emansipasi perempuan dalam berbagai sektor kehidupan seperti bukan apa-apa. Semua kemajuan perempuan saat menjadi bagian kehidupan sosial selalu diikuti dengan kekerasan yang menimpanya, baik fisik, mental, seksual, dan ekonomi.

Gelas yang Kosong dan Retak


Bagian yang memprihatinkan bagi saya adalah betapa media (massa) ikut membesarkan dan mereproduksi ketidakadilan dan dehumanisasi itu. Bad news is a good news. Koran dan stasiun TV penuh dengan bias dan eksploitasi, iklan produk dan lawakan politik, dan perempuan adalah aset sekaligus konsumennya.
Di tingkat individu, setiap kita adalah korban sekaligus pelaku kekerasan. Urusan di rumah, pacaran, bahkan institusi pendidikan menjadi arena kekerasan. Semua melahirkan pengalaman traumatik dan kesebalan. Alih-alih kita mengatasi kondisi yang menggerogoti kepekaan sebagai manusia, kita malah melarikan diri pada keriuhan teknologi, ilusi pengembangan mental yang instant, dan amuk di stadion sepak bola, kampanye, dan antrian blackberry murah.
Secara komunal, kita asing satu sama lain dengan tetangga. Memilih tidak terlibat menyaksikan kekerasan yang terjadi di lingkungan sambil terus bergunjing. Anak-anak terlalu sibuk bersekolah di tempat yang jauh sehingga tak punya waktu untuk Belajar. Sementara orang tuanya asyik mengejar pendapatan untuk membayar kredit ini-itu. Tak ada gotong royong, tak ada zakat bagi tetangga, tak ada tegur sapa jaga.
Pekerjaan sering dijadikan alasan orang untuk mengurangi interaksi antar Manusia. Transaksi ekonomi dan kekuasaan terjadi di tempat kerja, di ruang publik, di pos pelayanan pemerintah, di lembaga pendidikan, dan di tempat ibadah. Profesionalisme berarti “saya lakukan maka saya dibayar”. Konon kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga baik terhadap istri maupun anak seringkali diakibatkan oleh tekanan ekonomi. Uang kita tidak sebanyak punya tetangga.
Dimana negara dalam kondisi seperti ini? Pemerintah menjelma menjadi upas yang melayani pemilik modal sembari menyiksa rakyatnya sendiri. Tentu saja lengkap dengan lagak yang konyol dan tak bermalu. Penyiksaan yang dialami tenaga kerja indonesia (TKI) di luar negeri dianggap wajar sebagai konsekuensi warga negara yang mencari uang. Negara mengontrol rumah tangga dengan peraturan pernikahan namun tidak menolong korban yang dianiaya dalam rumah. Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) yang didesakan para aktivis menjadi prestasi besar pemerintah namun tidak cukup sosialisasi ke masyarakat.
Dan aktivis dan LSM –para ronin yang pernah begitu dipercaya—merayakan persoalan-persoalan kekerasan dan keadilan di berbagai tingkat sosial itu dengan proyek-proyek sosial, pelatihan-pelatihan yang tak berkelanjutan, retorika basi yang sudah tak dimaknai lagi, dan memelas termehek-mehek karna tak punya gaji sebesar anggota dpr.
Di tengah himpitan persoalan itu memang sulit bagi aktivis sosial untuk berjuang. LSM/NGO memang sudah lebih diterima masyarakat sebagai agen perubahan, sebagai sebuah profesi juga, namun di sisi lain pelembagaan aktivisme ini juga memiliki konsekuensi lain. Kontrol negara dan donor –seringkali dananya didapat dari eksploitasi alam dan manusia di belahan bumi lain— menguji integritas para aktivis dan masyarakatnya dalam menetapkan standar mencapai tujuan. LSM/NGO berlomba berdekat-dekat dengan lembaga donor. Regenerasi pejuang sosial tersendat karena budaya akses perseorangan atas sumber dana, data, dan jaringan kerja.
Tekanan ekonomi yang dialami para aktivis sering dijadikan alasan untuk hengkang dari aktivisme. Satu-satu ikatan sosial terlepas dari simpul ideologi. Dengan sistem perekrutan pekerja LSM/NGO yang kental dengan nepotisme, aktivis sering dikelompokan dalam pengangguran terselubung; tidak profesional, ajang lulusan perguruan tinggi mengisi waktu sambil menunggu dibukanya pendaftaran PNS. Banyak para aktivis yang jatuh kecewa ketika regenerasi yang disiapkannya berantakan karena sang junior hengkang melamar pekerjaan di tempat lain. Belum lagi soal ideologisasi dan transfer pengetahuan yang sulit karena bersaing dengan berbagai sajian di media yang lebih menarik dan membuai.
Ketidakamanan perempuan juga terjadi di wilayah adat istiadat lokal. Persekutuan pembangunan berorientasi ekonomi dengan seni daerah dan media melahirkan pariwisata yang justru menjauhkan nilai-nilai dan seni lokal dengan rakyat sebagai pemiliknya. Pemasungan kearifan lokal menjadikan falsafah manusia berubah menjadi artefak mati yang eksotik. Kekerasan yang dialami perempuan di beberapa suku di papua misalnya, lebih sering juga disebabkan lemahnya perlindungan adat terhadap mereka karena mereka memilih melaksanakan pernikahan di luar tata cara adat yang tak mereka kenali lagi.
***
Dalam pandangan saya ada 4 wilayah pemahaman isu oleh masyarakat terkait persoalan-persoalan perempuan di Indonesia.
1. isu emansipasi dan partisipasi sosial perempuan di masyarakat. Ini isu umum yang dimanifestasikan melalui ketokohan RA Kartini, Dewi Sartika, dan Tjut Nyak Dien. Perempuan indonesia didorong untuk ambil bagian dalam posisi dan profesi sama dengan laki-laki.
2. isu kekerasan terhadap perempuan. Kasus kekerasan yang dialami TKW dan kekerasan dalam rumah tangga adalah isu pokok yang paling sering diangkat.
3. isu ketidakadilan berbasis gender dalam berbagai sektor dan nilai budaya. Penafsiran ajaran agama yang melahirkan ketidakadilan menjadi isu paling umum di ranah pengetahuan masyarakat. Tema lain adalah kekerasan yang dilahirkan oleh adat istiadat etnis terutama dalam soal pernikahan.
4. isu dekonstruksi dan kritik atas maskulinitas dan pelibatan laki-laki dalam mewujudkan kehidupan yang berkeadilan gender. Isu pelibatan laki-laki dalam menghapus kekerasan berbasis gender adalah isu bungsu, baru dikenal umum, yang berkembang di tahun 2000-an.
Secara berurutan pengetahuan akan 4 wilayah isu itu sering menjadi wacana yang tiada hentinya. Saat sektor privat, komunal, profesi, dan birokrasi negara sudah sulit dipercaya melahirkan perubahan ke arah yang lebih adil terhadap perempuan, maka aktivisme dengan pikiran-pikiran kritisnya jadi pilihan paling baik. Tentu saja dengan persoalan-persoalan yang melilit pada aktivis dan LSM/NGO perlu strategi yang lebih terarah dan intensif dalam menyuarakan dan melakukan perubahan sosial.
Penggalangan solidaritas sosial, pengelolaan dana mandiri oleh dan untuk aktivis, peningkatan wawasan dan skill, serta keterbukaan wacana dan kritik di kalangan LSM/NGO bisa menjadi beberapa hal yang pantas untuk diperjuangkan sebagai peningkatan kekuatan internal gerakan sosial. Di tingkat individu aktivis, perlu meningkatkan minat belajar; merumuskan kembali hakikat dan arah gerakan sosial.

Perluasan Pelibatan masyarakat pada gerakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dapat memberi dukungan pada upaya penghapusan kekerasan dan dukungan pada aktivis dan aktivisme. Perluasan isu ini dapat dilakukan dengan TERUS MENERUS melakukan sosialisasi dan kampanye dengan berbagai bentuk media populer, baik yang bersasaran personal, komunal, segmental, nasional, dan internasional.

3 Responses to “Gelas yang Kosong dan Hampir Retak: Aktivis, Gerakan Perempuan, dan Perubahan Sosial”


  1. 1 any Desember 6, 2011 pukul 3:20 am

    belum lagi persoalan gontok2an di internal lembaga yg bikin orang kapok utk berlembaga. saya setuju sekali mengenai kurang (sekali) sosialisasi & kampanye. mengenai musuh bersama pasca rezim suharto, saya rasa itu betul, saya sendiri sering kebingungan sebenarnya perubahan apa sih yg mau dicapai oleh gerakan perempuan??? dan lagi tidak adanya standar capaian yang bisa dipahami maupun dinikmati oleh masyarakat (perempuan maupun laki-laki) secara luas dari gerakan perempuan… kalo standarnya keluarnya undang2 itu belum menjamin dipahami maupun dilaksanakan oleh masyarakat (karena kurangnya sosialisasi kah?). saya rasa banyak juga laki-laki yang mendambakan emansipasi dalam segala lini kehidupan, karena disadari maupun tidak, laki2 pun acapkali menjadi korban ketimpangan gender, misalnya adanya stereotype bahwa laki-laki haruslah bekerja yang menghasilkan uang untuk keluarganya, sementara banyak profesi2 yg (ingin) dijalani laki-laki tapi tidak bernilai ekonomis.

    salam
    any

  2. 2 Harto Mei 30, 2012 pukul 5:38 pm

    Alamat lengkap Anda dimana mas ?


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Penanggal

Desember 2011
S S R K J S M
« Nov   Mei »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

%d blogger menyukai ini: